Hoaks dan Disinformasi : Tantangan Pers Indonesia

 

RANDI VITORA

          Dalam era kemajuan teknologi yang begitu pesat, menjadi tantangan tersendiri bagi pers dalam mengelola informasi dan berita, kerentanan terhadap hoaks seakan sulit dihindari, tantangan ini menjadi fokus serius pers dalam merawat demokrasi Indonesia, pers dituntut untuk mampu menyajikan informasi yang aktual, terpercaya dan bertanggung jawab, tak sedikit pula ( oknum) pers yang menyajikan sebaliknya. Tentu menimbulkan pertanyaan, untuk masa yang akan datang, apakah pers adalah harapan dan elemen penyokong demokrasi Indonesia atau ancaman bagi demokrasi di masa yang akan datang, tentu untuk menjawab itu semua sangatlah kompleks, sebab banyak faktor yang harus di uji agar mendapatkan jawaban. Di era digital saat ini, dengan semakin mudahnya akses informasi melalui internet, kita menemukan dan menyadari bahwa demokrasi tidak hanya berkembang di ruang publik tapi juga tumbuh di dunia maya. Lalu kembali lagi bahwa kita perlu mempertanyakan : Apakah pers benar benar menjadi harpan bagi demokrasi kita atau justru berkontribusi pada kegelapan yang dapat merusak nilai nilai demokrasi itu sendiri. Di satu sisi, pers digital memberikan platform bagi suara suara yang sebelumnya terpinggirkan. Dengan media sosial dan blog, seseorang dapat menyampaikan pandangan mereka, menyebarkan informasi, dan mengorganisir Gerakan Masyarakat tanpa bergantung pada media konvensional. Hal semacam ini dapatmenciptakan ruang yang lebih inklusif bagi partisipasi publik, yang merupakan salah satu pilar demokrasi.

          Namun, di balik itu ada sisi gelap dari fenomena tersebut, misinformasi dan disinformasi menyebar dengan cepat di media sosial, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan polarisasi dalam masyarakat, dengan itu ketika  informasi dapat dimanipulasi dan disebarluaskan dengan mudah oleh pihak tak bertanggung jawab, maka pers yang seharusnya menjadi sumber kebenaran justru dapat berfungsi sebagi alat propaganda. Pers juga menghadapi tantangan dari kontrol dan sensor yang ketat, dalam situasi ini pers dapat menjadi mekanisme untuk mengekang kebebasan berpendapat, alih alih mendukungnya. Media yang semestinya menjadi ruang atau salah satu platform kebebasan berpendapat, seringkali terhambat oleh kekuasaan politik yang berusaha mengendalikan narasi publik.

          Tantangan ini tidak hanya mengancam kualitas jurnalistik, tetapi juga dapat mengganggu kestabilan sosial dan integritas demokrasi di negara kita, tantangan pers bukan hanya terhadap hoaks dan disinformasi namun juga terhadap integritas pers dalam menyediakan informasi yang akual di tengah gencarnya media sosial di masyarakat Indonesia, menurut penelitian, 70% masyarakat Indonesia mengakses berita melalui media sosial. Ini menunjukkan tingginya potensi penyebaran hoaks yang cepat, yang sering kali lebih populer dari berita yang valid. Dpat kita ketahui Bersama bahwa tantangan terbesar pers ialah bagaimana memerangi dan meredam dampak dari hoaks tersebut, dampak dampak dari berita hoaks ini bisa saja menyasar berbagai elemen masyrakat. Dalam menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara media, pemerintah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan. Pemerintah perlu berperan aktif dalam menciptakan regulasi yang mendukung pers yang independen dan berkualitas. Namun, regulasi tersebut harus dijalankan dengan hati-hati agar tidak mengarah pada pembatasan kebebasan pers. Sebaliknya, media juga harus berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berita yang akurat dan terpercaya.

          Di sisi lain, masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk lebih selektif dalam mengonsumsi informasi. Masyarakat harus didorong untuk melakukan verifikasi terhadap berita yang mereka terima, serta memahami dampak dari penyebaran informasi yang salah. Pendidikan literasi media perlu ditingkatkan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga pendidikan tinggi, agar generasi mendatang lebih kritis dan mampu menghadapi tantangan informasi yang ada. Masa depan demokrasi Indonesia sangat tergantung pada kemampuan pers untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam konteks ini, pers tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang dapat membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya informasi yang akurat. Dengan melakukan investigasi yang mendalam dan memberikan analisis yang tepat, pers dapat membantu masyarakat memahami isu-isu kompleks yang dihadapi bangsa. Akhirnya, tantangan yang dihadapi pers Indonesia dalam menghadapi hoaks dan disinformasi adalah ujian bagi komitmen kita terhadap demokrasi. Jika kita tidak segera mengatasi masalah ini, kita berisiko kehilangan kepercayaan publik terhadap media, yang pada gilirannya dapat mengancam kestabilan demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, semua pihak perlu bersinergi untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab, demi masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik.

          Pers adalah salah satu platform berdemokrasi, tentu perlu pengawasan, dorongan dan perhatian dari kita semua!